Pompa Air Disiagakan 24 Jam untuk Atasi Banjir di Rancaekek, Bandung

Jalur Bandung-Garut kembali terendam banjir, Senin (20/3/2017)

BANDUNG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat mengatakan, untuk mencegah banjir agar tidak terulang kembali di kawasan Rancaekek, Kabupaten Bandung, maka pemerintah menyiagakan mesin pompa penyedot air selama 24 jam.

"Berdasarkan hasil rapat dengan sejumlah pihak di Mapolda Jabar kemarin, ada sebuah rekomendasi untuk mengatasi banjir Rancaekek, seperti solusi jangka pendeknya mesin pompa penyedot air disiagakan 24 jam," kata Iwa Karniwa ketika dihubungi melalui telepon, Rabu (22/3/2017).

Ia mengatakan, pompa air yang disiagakan tersebut sebagai solusi jangka pendek mencegah banjir di kawasan Rancaekek, dan nantinya akan dioperasikan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.

"Solusi jangka pendek tersebut hanya sementara karena proses penuntasan banjir yang dilakukan BBWS dan pemerintah daerah bertumpu pada penanganan struktural yang telah dilaksanakan secara bertahap sejak 2016 lalu," kata dia.

Menurut dia, penanganan banjir di kawasan tersebut hingga saat ini masih berjalan dan ditargetkan akan selesai pada 2018 mendatang.

"Pihak BBWS sejak 2016 tengah membebaskan lahan Sungai Cikijing, Sungai Cimande dan Citarum hulu seluas 53 hektar diproyeksikan tuntas 2018," katanya.

Iwa menuturkan, rehabilitasi sungai di wilayah tersebut yang tengah dilakukan BBWS diharapkan bisa mencegah air turun ke jalan dan untuk membebaskan lahan, BBWS Citarum sudah mengalokasikan dana Rp 220 miliar dari APBN.

"Untuk selanjutnya akan dilaksanakan konstruksi di Sungai Cikijing, Citarik, Cimande dan Cikeruh," katanya.

Ia mengatakan, upaya tersebut berbarengan dengan revitalisasi Sungai Cikijing yang tengah dilakukan PT Kahatex, yakni pabrik tekstil tersebut mulai membongkar bangunan ilegal hingga melakukan revitalisasi dengan pengawasan yang dilakukan Kementerian PUPR.

"Kementerian PUPR membantu perbaikan drainase jalan raya hingga revitalisasi jembatan Cikijing," ujarnya.

Ia menambahkan, Pemprov Jawa Barat dalam penanganan ini ikut melakukan pengendalian nonstruktural lewat penataan tata ruang dan Pemkab Sumedang serta Kabupaten Bandung didorong untuk terus membuat sumur imbuhan komunal.

(Sumber : www.kompas.com)